Imung Hardiman,SH.MH; Gugatan Terhadap Tanah Di Sukagalih Kabur dan Salah Obyek Sengketa

  • Suyono
  • Kamis, 11 Juni 2020 | 15:35 WIB
foto

Bandung, ZonaBandung.com,- Sidang gugatan kepemilikan tanah yang berlokasi di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung kembali digelar Majelis Hakim, di Ruang Dua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Jalan RE Martadinata Kota Bandung Kamis 11 Juni 2020.

Sidang yang dipimpin ketua Majelis Hakim Sontan Maroke ini,bergendakan penyerahan kesimpulan dari penggugat dan para tergugat.

Usai sidang Kuasa Hukum Tergugat I, HJ.A.Sapah Arsakaraton, Imung Hardiman,SH.MH., kepada para wartawan mengungkapkan, bahwa persidangan Gugatan yang diajukan penggugat, Uma Maryono dengan perkara No.458/PDT.G/e-Court/2019.PN.BDG, terhadap tergugat I.HJ.A.Sapah Arsakaraton telah memasuki kesimpulan dan tinggal menunggu putusan yang diagendakan pada sidang tanggal 25 Juni mendatang" Ujar Imung.

Selaku kuasa hukum tergugat HJ.A Sapah Arsakaraton, Imung, mengaku yakin kalau Majelis Hakim akan menolak semua gugatan yang diajukan penggugat.

"Dalam kesimpulan yang kami sampaikan ke pada majelis hakim, yaitu keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mengungkapkan bahwa, gugatan pihak penggugat  tidak ada kaitannya dengan tanah yang dimiliki  oleh tergugat I yakitu.SHM No.3891 Luas 261 M2 yang terletak dikelurahan Sukajadi,Kecamatan Sukagalih Kota Bandung yang diterbitkan Badan Pertanahan kota Bandung tertanggal 26 -11-2009.

Menurut, Imung. Uma Maryono sebagai penggugat tidak Memiliki Legal Standing untuk menggugat tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.3891 tersebut.

Dalam jawaban kami juga telah  kami sampaikan pada Majelis Hakim secara tegas, menyatakan menolak semua dalil gugatan penggugat.

Lebih lanjut dikatakan Imung,Tanah yang digugat, sudah 20 tahun ditempati Kliennya dan  telah bersertifikat.

"Anehnya  malah digugat oleh Uma Maryono dengan alasan tanah tersebut miliknya berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No 10 tanggal 31 Maret 2003.

Akta Pengoperan tidak dikenal sebagai akta Peralihan Hak Milik, tapi merupakan Akta Penguasaan atas tanah garapan atau dalam bahasa sehari-hari  dikenal sebagai oper garapan.Itupun yang dapat menerbikannya Notaris yang diangkat sebagai PPAT. Sementara akta pengoperan yang dijadikan alas hukum penggugat diterbitkan oleh Notaris yang tidak diangkat sebagai Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT)."tegas Imung.

Selain itu dikatakan Imung,dalam kesimpulan juga lampirkan putusan perkara yang sebelumnya yaitu perkara No. 473/ PDT.G /PN Bdg , terhadap SHM No. 2237 atas nama A.Sapah Arsakaraton , luas tanah 125 M2 yang letaknya satu hamparan dengan tanah dalam perkara ini, yang digugat oleh Penggugat dengan dasar alas hak yang sama yaitu Akta Notaris tanggal. 31 Maret 2003 .

Ditingkat  Kasasi Mahkamah Agung (MA)  Nomor Reg. 745 .K/PDT/2020 permohonan Kasasi klien kami dikabulkan  dengan menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik pihak Tergugat A.Sapah Arsakaraton.

Menurut Imung,Tanah dengan SHM No.3891 terletak di Desa Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, kota Bandung.

Sedangkan tanah penggugat terletak di kelurahan Sukarasa,Kecamatan Sukasari,kota Bandung sebagaimana yang dimuat dalam akta Pengoperan dan penyerahan  Hak tanggal 31 Maret 2003 yang dikeluarkan Notaris.

"Putusan PTUN yang dijadikan bukti oleh tergugat,sama sekali tidak ada kaitannya dengan SHM No.3891 seluas 261 M2 yang digugat oleh penggugat. Sehingga kita menyatakan gugatan tersebut telah salah obyek sengketa. Ujar Imung Hardiman.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tiga Petinggi Sunda Empire Divonis Masing-Masing 2 Tahun Penjara
Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia, Puluhan Pejabat dan Karyawan Disebut Terima Aliran Dana
Mantan Dirut PT DI Terancam 20 Tahun Penjara.
Kanwil Kumham Jabar Adakan Rapat Forum Dilkumjakpol Jabar
Terbukti Melanggar UU ITE, Seorang Ibu Rumah Tangga Dituntut 2 Tahun Hukuman Penjara