Penggiat Anti Korupsi Meminta Hakim Objektif Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Dadang Suganda

  • Suyono
  • Senin, 14 Juni 2021 | 19:09 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com,- Dua Penggiat Anti Korupsi soroti  Tuntutan Penuntut Umun KPK dalam kasus Korupsi pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Bandung. Mereka menilai tuntutan 9 tahun  terhadap Dadang Suganda terlalu berlebihan.

Bidang Investigasi LSM Manggala Garuda Putih, Agus Satria kepada para wartawan menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum KPK menurutnya terlalu tinggi jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya.

"Apalagi status terdakwa ini bukan penyelenggara negara melainkan swasta," katanya di kawasan Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/6/2021).

"Dalam kasus RTH ini, Penuntut Umum KPK menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat. Dan dua mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet dituntut dengan hukuman pidana penjara masing-masing 6 dan 4 tahun.

" Padahal mereka merupakan penyelengara negara. Sementara Dadang Suganda merupakan swasta yang memang profesinya jual beli tanah. Kami pun cukup kebingungan menyikapi perkara RTH ini. Aneh tuntutan kepada terdakwa Dadang Suganda malah lebih tinggi dua kali lipat ketimbang putusan yang diterima oleh penyelenggara negara.

"Padahal dalam kasus korupsi ini, peran penyelenggara negara tentu jauh lebih besar daripada swasta. Kami berharap majelis hakim nanti objektif dalam memutuskan perkara Dadang Suganda ini," terang Agus.

Agus juga berharap Majelis Hakim tidak merasa 'silau' dengan nama besar KPK. Menurut dia, KPK sebagai aparat penegak hukum juga memiliki kekurangan.

"Mudah-mudahan saja hakim dalam memutus perkara nanti tidak silau oleh nama besar KPK. Semoga saja majelis hakim objektif, memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," tandasnya.

Foto: Agus Satria Manggala Garuda Putih

Sementara itu ditempat terpisah Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Jabar, Yoseph Suryanto juga menyoroti tuntutan Penuntut Umum KPK yang menuntut  terdakwa Dadang Suganda selama 9 tahun penjara.

Yoseph, menegaskan, pihaknya mempertanyakan tingginya tuntutan terhadap  Dadang Suganda.

"Kami menilai tuntutan Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa Dadang ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penyelenggara negara yang juga tersangkut kasus yang sama," ujar Yoseph.

"Padahal dalam kasus korupsi, peran penyelenggara negara tentu jauh lebih besar daripada swasta. Ini membingungkan, tuntutan kepada swasta (Dadang Suganda) lebih dua kali lipat dari penyelenggara negara," tambah Yoseph.

Yoseph menyebutkan, profil Dadang Suganda merupakan seorang pengusaha besar di Jawa Barat dan mempunyai pengaruh dalam dunia usaha.

"Yang saya tahu dia berbisnis tanah itu sejak tahun 1990 an, aset-aset tanahnya banyak tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Latar belakang profil dia ini sepatutnya menjadi bahan pertimbangan mutlak bagi majelis hakim untuk menolak dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," jelasnya.

Yoseph berujar, titik berat TPPU itu karena korupsi. Sementara apa yang disebut korupsi terhadap Dadang Suganda nampaknya belum jelas. Pasalnya, yang jadi objek adalah uang ganti rugi tanah.

"Kalau uang ganti rugi tanah dikatakan hasil korupsi, bagaimana dengan tanahnya, tanahnya punya siapa? Faktanya sekarang tanahnya sudah dikuasai Pemkot Bandung. Dari sisi itu tidak logis uang hasil ganti rugi tanah dikatakan hasil korupsi," tambahnya.

Yoseph yang mengaku memantau persidangan kasus itu sejak awal.

"Saya memantau persidangan perkara korupsi RTH ini sejak awal. Saya berharap Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya sesuai denga fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim dalam memutus perkaran ini jangan sampai melihat nama besar KPK," ujar Yoseph.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RTH Kota Bandung, Dadang Suganda sudah menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan 9 tahun penjara.

Pada persidangan yang digelar kemarin, Kamis, 10 Juni 2021, Dadang Suganda menyatakan dirinya tak terlibat dalam korupsi RTH, Dadang merasa dizalimi dan dirugikan.

Selain dijadikan tersangka, hartanya juga turut disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Padahal harta-harta tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus dan sudah dimiliki olehnya  sejak lama". Ujar Dadang dalam pembelaannya.

Dalam pembelaan Dadang dengan tegas membantah semua tuntutan dari Penuntut Umum (PU) KPK.

“Atas diduganya tindak pidana pencucian uang tersebut, banyak harta saya yang disita oleh KPK, yang di mana harta-harta tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang,Asal usul harta tersebut juga saya telah buktikan bahwa didapat dari penghasilan yang sah dan halal, oleh karena itu saya meminta harta-harta tersebut dikembalikan kepada saya," lanjut dia pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Benny T. Eko Supriyadi.

Dadang pada pembelaannya juga menyatakan, dirinya berprofesi jual beli tanah dan juga menyewakan kios-kios di pasar, memiliki usaha toko bahan bangunan, dan usaha-usaha lainnya.

"Bahwa karena saya sudah dikenal sebagai pengusaha berhasil saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Asosiasi Pasar di Jawa Barat, dan sebagai Pengurus di Kamar Dagang Indonesia, yang notabene merupakan perkumpulan Pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia," terang dia.

"Sehingga sangat tidak masuk akal saya diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sangat tidak berdasar apa yang dituduhkan pada saya, penghasilan tidak halal yang mana? hingga saya disebut melakukan pencucian uang," ucap Dadang.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Razia Kamar Napi Deteksi Dini Gangguan Kamtib
Lapas I Madiun Bersinergi Dengan BNNK Nganjuk Bantu Pemberantasan Narkotika
PPA Kejaksaan Agung Akan Lelang Barang Bukti Rampasan Perkara Pidana Korupsi Mantan Kadis Perhubungan DKI Jakarta
Kakanwil Kumham DKI Ambil Sumpah WNA Menjadi WNI Dan Notaris
Seorang Pria di Majalengka Tega Cabuli Keponakan Sendiri