Dadang Suganda Bantah Terlibat Korupsi RTH Kota Bandung

  • Suyono
  • Kamis, 10 Juni 2021 | 22:01 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com, Terdakawa Dadang Suganda meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segalah tuntutan hukum. Pengusaha asal Bandung ini mengaku tidak terlibat dalam korupsi pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) kota Bandung.

Dadang dalam nota pembelaan pribadinya mengungkapkan kalau dirinya merasa didzolimi dan dirugikan karena dijadikan terdakwa korupsi RTH.

Ia pun membantah telah melakukan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti yang dituduhkan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Dadang Suganda dalam pledoy pribadinya yang dibacakannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung Jln L.L  R.E Martadunata Kota Bandung Kamis,10 Juni 2021

Sebelumnya, pada sidang beberapa waktu lalu, Dadang dituntut oleh Penuntut Umum KPK dengan hukuman 9 tahun penjara karena terbukti Korupsi dalam Pengadaan Tanah RTH kota Bandung.

Dalam pembelaan pribadinya itu, Dadang tidak membahas usur pasal-pasal yang didakwakan kepadanya.

Dadang  hanya bercerita terkait profesinya yang menekuni jual beli tanah.

"Sejak tahun 1983 saya telah berprofesi jual beli tanah, walaupun pada mulanya saya memulai profesi ini dengan menjadi calo atau makelar, tapi dari uang hasil tersebut saya tabung secara bertahap sehingga saya bisa membeli tanah sendiri, sampai pada tahun 1993 saya sudah jual beli tanah dengan uang sendiri hingga saat ini.

Sehingga sudah hampir 40 tahun saya menekuni bidang jual beli tanah ini.

Kemudian pada tahun 2012 saya mendapat undangan mengenai sosialisasi adanya program pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup ruang terbuka hijau (RTH) undangan tersebut saya dapat karena tanah saya masuk dalam titik titik lokasi yang akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Keputusan saya untuk mengikuti program pemerintah tersebut karena saya yakin sebagai warga negara yang baik saya harus dapat mendukung program pemerintah.    

Atas hal tersebut tidak pernah terbesit sedikitpun dalam benak saya untuk melakukan persengkongkolan dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sudah jelas saya tidak mengenal para ASN yang mengurus program tersebut.

Saya mengikuti program tersebut sesuai dengan proses yang harus dilalui, saya mendapat undangan untuk mengikuti sosialisasi, atas undangan tersebut saya hadir di Pemkot Bandung, setelah sosialisasi tersebut saya juga mengikuti musyawarah untuk menyepakati harga, musyawarah ini juga dilakukan berkali-kali hingga di munculnya kesepakatan, dimana kami para pemilik tanah dengan Pemerintah Kota Bandung sepakat bahwa tanah dijual kepada Pemerintah Kota Bandung dengan harga NJOP +75 persen" Ujar Dadang.

Lebih lanjut diubgkapkan Dadang kalau dia, memang mendapat keuntungan dari hasil menjual tanah- tanahnya ke Pemkot Bandung. "Tapi keuntungan itu memanglah keuntungan dan hak saya sebagai penjual, dan ini bukanlah kerugian negara karena harga tersebut telah disepakati antara kami pemilik tanah dengan Pemerintah Kota Bandung.

Jual beli yang saya lakukan ini sesuai dengan Perintah Allah yang berbunyi sebagai berikut:

“Wa ahallallahul-bai'a wa Harramar-riba”

Yang artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Ujar Dadang

Dengan adanya kasus ini,Justru sayalah yang sangat dirugikan bukan negara, selain karena tanah-tanah yang saya jual ke Pemerintah Kota Bandung yang saat ini telah balik nama dan menjadi aset Pemerintah Kota Bandung, saya juga diminta mengembalikan uang yang telah saya terima dari hasil penjualan tanah saya.

Saya yakin semua hadirin yang hadir, jika jujur pada hati nuraninya akan sependapat bahwa tidak ada korupsi atau kerugian yang timbul atas apa yang saya lakukan." Tegas Dadang.

"Adanya kasus ini saya dipersangkakan memperkaya Edi Siswadi dan Herry Nurhayat, yang sudah jelas kedua orang tersebut meminta bantuan pinjaman uang kepada saya, atas kebaikan hati saya, saya memberikan pinjaman kepada kedua orang tersebut.

Saya merasa sangat didzolimi Ketika saya telah dijadikan tersangka dan saya dengan baik mengikuti proses hukum, ada oknum penyidik KPK yang menawarkan saya menjadi justice collaborator, hal ini saya tolak dengan tegas dan dengan alasan dan keyakinan saya yang kuat bahwa saya tidak bersalah.

Namun dengan adanya penolakan tersebut, keluar Surat Perintah Penyidikan baru dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehingga sangat tidak masuk akal saya diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sangat tidak berdasar apa yang dituduhkan pada saya, penghasilan tidak halal yang mana? hingga saya disebut melakukan pencucian uang.

Atas diduganya tindak pidana pencucian uang tersebut, banyak harta saya yang disita oleh KPK, yang di mana harta-harta tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, atas harta tersebut juga saya telah buktikan bahwa didapat dari penghasilan yang sah dan halal, oleh karena itu saya meminta harta-harta tersebut dikembalikan kepada saya" Kata Dadang.

Pada akhir pledoinya Dadang mengatakan; "Semoga peristiwa yg menimpa saya ini merupakan pelajaran untuk semua pihak, dan sekali lagi saya mohon maaf untuk semuanya."ujarnya

Usai persidangan, kuasa hukum Dadang, Efran Helmy Juni menegaskan pihaknya juga mengajukan pleidoi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum.

Pleidoi ratusan halaman itu berisi mengenai bantahan atas tuduhan-tuduhan jaksa KPK. Menurut dia, dengan disampaikannya pleidoi itu maka tuntutan jaksa terbantahkan.

"Jadi secara yuridis normatif kita menyampaikan suatu gambaran yang utuh bagaimana cara menanggapi surat tuntutan terdiri dari perspektif yuridis normatif, yuridis positif itu kan bisa kemudian kita urai satu persatu unsur-unsur yang pada prinsipnya bisa kita buktikan dengan fakta-fakta persidangan yang memang tidak ada yang mampu dibuktikan secara sah meyakinkan baik tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi," terang Efran.

Adapun unsur yang diurai antara lain terkait penerapan Pasal 3 UU Tipikor. Menurut dia, hal itu bertentangan fakta yang ada.

  "Beliau itu kan kalau melihat dari alur tuntutan itu kan memenuhi kriteria yang dimaksud pasal 3 UU Tipikor," kata Efran.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Penggiat Anti Korupsi Meminta Hakim Objektif Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Dadang Suganda
Ketua KADIN Jabar Cucu Sutara Memenuhi Panggilan Jaksa
Habib Bahar Minta Dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa.
Tiga Orang Disidangkan, Didakwa Korupsi Revitalisasi Pasar Leles Miliaran Rupiah
Terkait Kasus Pemukulan Sopir Taksi Online, Habib Bahar bin Smith Dituntut 5 Bulan Penjara