Mantan Direktur Utama PT POS Property Indonesia Dituntut 11 Tahun dan Uang Penganti 11 Miliar

  • Suyono
  • Selasa, 25 Mei 2021 | 15:33 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com,- Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pos Property Indonesia (PPI) Sri Wikani dan Direktur Keuangannya Akhmad Rizani dituntut hukuman masing-masing selama 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan.

Selain itu, kepada kedua terdakwa juga dikenakan uang pengganti (UP) atas kerugian negara, yakni masing-masing sebesar Rp 11, 3 miliar.

Jika tidak bisa membayar setelah ada keputusan inkracht,maka harta bendanya akan disita bila tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan penjara selama lima tahun.

Hal itu terungkap dalam sidang tuntutan kasus korupsi PT Pos Properti Indonesia (PPI) yang merugikan negara senikai Rp 26,5 miliar, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (10/2/2021).

Dalam amar tuntutan dijatuhkan JPU mempertimbangka hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan; Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak menyesal dan dalam persidangan memberikan keterangan berbelit-belit Adapun hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap tuntutan JPU Kejati Jabar tersebut, kedua terdakwa yang hadir secara virtual dan kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi.

Sidang pun ditunda pekan depan dengan agenda pembelaan. Seperti diketahui, dalam sidang dakwaan sebelumnya, JPU Arnold mendakwa keduanya dengan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Tipikor sebagaimana dakwaan primair, dan pasal 3 ayat Jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.

Arnold menyebutkan terdakwa Sri Wikani sebagai Dirut PT PPI bersama-sama dengan Akhmad Rizani sebagai Direktur Keuangan PPI telah menggunakan dana PT. Pos Properti Indonesia untuk kepentingan pribadi terdakwa.

"Akibat perbuatan para terdakwa negara mengalami kerugian Rp 26, 5 miliar sebagaimana perhitungan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI," katanya.

Arnold menguraikan perbuatan para terdakwa berawal pada Juni 2014 saat terdakwa Sri Wikani bertemu saksi Rudi Sanijan dan Indra Bouyaxz di Bandung.

Dalam pertemuan itu, Rudi menawarkan investasi dalam bentuk deposito di bank dan menanyakam apakah terdakwa memiliki dana untuk deposit.

"Terdakwa menjawab ada dana PT. Pos Properti Indonesia, dan bila deposito tersebut bunganya tinggi bisa dipertimbangkan," kata jaksa mengutip jawaban terdakwa.

Setelah itu terdakwa ditelpon saksi Cece Riyanto yang awalnya mengaku marketing Bank Mandiri dan menawarkan produk deposito dengan janji akan ada premium fee sebesar 10 persen untuk pribadi terdakwa Sri Wikani dan Akhmad Rizani dari dana yang didepositkan.

Sementara untuk PT Pos Properti akan diberikan bunga sebesar 11 persen.

Selain itu, hasil kesepakatan final antara Cece dan terdakwa disetujui dana pengembalian dari total depoait sebesar 10 persen.

Kemudian pada bulan puasa 2014, Sri Wikani dam Akhmad Rizani bertemu Cece Riyanto, Bambang Joko Purnomo, serta Reni, untuk membicarakan rencana penempatan deposito sebesar Rp. 75 miliar di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima Jakarta karena saat itu terdakwa Sri Wikani telah menunjukkan lembar cek senilai Rp.75 miliar. Bahkan, pada pertemuan tersebut Bambang Joko Purnomo menjelaskan bahwa kedua terdakwa ingin mendapatkan premium fee sebesar 11 persen diluar bunga deposito dan permintaan tersebut disepakati.

Namun, rencana penempatan deposito di Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima tersebut batal karena Jon Enardi memberikan info bahwa Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Jembatan Lima tidak berada di tempat.

Selanjutnya pada 15 Juli 2014 ada surat penawaran pembukaan deposito dari Bank Mandiri Syariah dengan Nomor : 16/3733/432 yang ditandatangani oleh Aulia Abrar selaku marketing manager dengan jangka waktu 12 bulan dengan keuntungan 11 persen per-tahun kemudian.

Menyikapi tuntutan Jaksa Penuntut Unum tersebut, Ketua DPC PERADI Kota Bandung Drs. Makki Yuliawan SH MSi, selaku Kuasa Hukum PPI menyatakan: Sangat mendukung Penegakkan Hukum yang tegas terhadap segala tindakan korupsi uang Negara.

Karena Korupsi tersebut merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

"Ini pembelajaran pejabat atau anak perusahaan BUMN dalam menjalankan amanahnya sesuai prosedur. Kalau curang penegakan hukum menunggu di pengadilan" Ujar Makki.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Kejari Bandung Serahkan Uang Rampasan Dari Pidana Tipikor Senilai Rp 2,5 Miliar ke bjb Syariah
Terkait Kasus Pemukulan Sopir Taksi Online, Habib Bahar bin Smith Dituntut 5 Bulan Penjara
Habib Bahar Minta Dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa.
Terpidana Korupsi Buron Selama 8 Tahun Di Tangkap Kejari Bandung
Penggiat Anti Korupsi Meminta Hakim Objektif Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Dadang Suganda