Tiga Orang Terdakwa Korupsi Pasar Leles Garut Akan Disidangkan

  • Suyono
  • Selasa, 4 Mei 2021 | 18:39 WIB
foto

Bandung, Zoanabandung.com,- Tiga orang terdakwa kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Leles Kabupaten Garut dalam waktu dekat akan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar melimpahkan tiga orang tersebut, ke Pengadilan Tipikor  Bandung, Selasa (4/5/2021).

Berkas pelimpahan dengan tiga orang terdakwa langsung diterima Panmud Tipikor PN Bandung, Yuniar Rohamatullah. Ketiga berkas tersebut, yakni atas nama Ali RIzki Alkatiri dan Ratih NIsya Nafisyah dari unsur swasta dengan nomor perkara 41 dan 43, kemudian Fahrevi FIrdaus yang merupakan ASN dari Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Garut.

"Benar, berkasnya baru dilimpah oleh tim jaksa Kejati Jabar tadi sekitar pukul 14,30 WIB,saat ini berkas sudah diregister dan sedang diajukan kepada pimpinan untuk penentuan majelis hakim, kemudian panitera hingga penentuan jadwal sidangnya.

Jika sesuai SOP biasanya jadwal sidang akan keluar seminggu setelah berkas masuk" ujar Yuniar.

Seperti diberitakan, menurut Plt Kasi Penkum Armansyah.Kasus ini berawal saat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Pemkab Garut pada 2018 menganggarkan Rp 30 miliar untuk revitalisasi Pasar Leles.

Panitia kemudian melelangkan proyek itu pada Maret 2019 namun gagal karena tidak ada peserta yang lolos kualifikasi. Lelang kemudian diulang hingga tiga kali namun juga gagal.

Kemudian sejak Juli 2018, kembali dilelanng namun hanya untuk pekerjaan struktur dan pembuatan pasar darurat dengan anggaran Rp 16,4 miliar.

Tersangka Rn  Direktur CV. Trs dengan bidang  perusahaan pengadaan barang dan jasa berminat mengikuti lelang pekerjan itu. Namun, perusahaan milik Rnn tidak punya kualifikasi.

Sehingga, Rnn mengajak tersangka Ara yang tidak punya perusahaan untuk kerjasama ikut lelang.

Keduanya bersepakat meminjam perusahaan PT USS yang memenuhi kualifikasi lelang dengan mekanisme pemberian kuasa direksi dari PT. UTS kepada tersangka Ara.

Setelah dapat pinjaman perusahaan, mereka ikut lelang hingga memenangkan lelang.

"Dalam pembuatan dokumen penawaran atas nama PT. UTS , tersangka Rnn menyiapkan dan memasukan dokumen beberapa dokumen yang tidak benar ke dalam dokumen penawaran hanya untuk memenuhi persyaratan lelang dengan tujuan agar menang," kata Armansyah.

Tersangka Rnn dan Ara bersepakat membagi keuntungan setelah pekerjaan senilai Rp 15,5 miliar itu selesai yang akan dikerjakan selama 100 hari kalender sejak 28 Agustus 2018 hingga 6 Desember 2018.

Namun ternyata pekerjaannya tidak selesai hingga diperpanjang 20 hari. Dengan tujuan untuk mendapatkan keutungan, tersangka Ara selaku kuasa direksi dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan orang-orang yang tidak memiliki keahlian konstruksi dan tidak tercantum sebagai  tim personil inti dalam kontrak.

“Dalam pelaksanaan pekerjaan juga tidak mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan anggaran yang disiapkan  tersangka Ara nilainya jauh di bawah nilai RAB dalam kontrak dengan PPK," ucap Armansyah.

Sementara Aspidsus Kejati Jabar Riyono mengatakan; Dalam kasus ini, penyidik menggandeng ahli teknik dari Universitas Gadjah Mada untuk menguji kualitas pengerjaan pasar oleh kedua tersangka.

"Kondisi kontruksi menurut ahli mengakibatkan hasil pelaksanaan pekerjaan mengalami penurunan kualitas.Di sisi lain, tersangka PF selaku PNS yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) revitalisasi pasar, justru membiarkan tersangka mempekerjakan orang yang tidak memiliki keahlian konstruksi dan tidak tercantum sebagai  tim personil inti dalam kontrak," ucap Riyono.

Kemudian, kata Riyono, dalam proses pembayaran, tersangka PF yang sudah tahu kondisi proyek, malah melakukan pembayaran pekerjaan yang tidak semestinya dibayarkan sebesar Rp. 1.9 miliar.

Penyidik menggandeng auditor di BPKP Jabar untuk menghitung adanya kerugian negara dalam kasus ini. Hasil audit, ternyata ada kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 1,9 miliar yang dinikmati oleh para tersangka.

Namun, dalam proses penyidikan, tersangka Rnn mengambalikan sebagian kerugian negara sebesar Rp 623 juta lebih.

"Sehingga total kerugian negara dalam kasus ini Rp 1,33 miliar," ucap Riyono.

Untuk ARA dan PF didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan RNN dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/ 1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHP.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Inovasi Layanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Hadir Di Lippo Mall Kemang
Lapas Kediri Wujudkan Lapas Bersinar
Berawal di WhatsApp, Gadis 17 Tahun Diperkosa
Tiga Orang Warga Desa Ngamprah Praperadilankan Polda Jawa Barat
Mantan Direktur PT DI, Divonis 4 Tahun Hukuman Penjara