Walikota Tasikmalaya Non Aktif Budi Budiman Dituntut 2 Tahun Penjara

  • Suyono
  • Rabu, 10 Februari 2021 | 12:09 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com -- Walikota Tasikmalaya Non Aktif Budi Budiman dituntut selama 2 tahun penjara. Denda Rp 250 juta, jika tidak dibayar hukuman ditambah 4 bulan kurungan.

Tuntutan itu dibacakan Penuntut Umum KPK dalam sidang tuntutan yang digelar secara Vicon dengan ketua majelis hakim Sulistiyono pada Rabu 10 Pebruari 2021.

Dalam pertimbangannya tim Penuntut Umum, Yoga Pratomo menyebutkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan di peroleh fakta bahwa Budi Budiman telah terbukti melakukan beberapa perbuatan berlanjut, memberi uang seluruhnya sebesar Rp 1 miliar (satu miliar rupiah), kepada Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Sub Cirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan periode tahun 2017 sampai dengan 2018.

Rifa Surya selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Il, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Il dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan periode Juni 2016 sampai dengan Desember 2018.

Pemberian itu berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu uang tersebut diberikan karena Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Yaya Purnomo dan Rifa Surya sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian itu dilakukan terdakwa secara berlanjut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat, di Jakarta,Bandung dan Tasikmalaya.
Pemberian itu telah melanggar Pasal. 5 b UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 Jo Pasal 65 KUHP.

Terhadap dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Bambang Lesmana akan mengajukan pembelaan.

"Kami akan melakukan pembelaan atas tuntutan tersebut, pada pekan depan" kata Bambang.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Penggiat Anti Korupsi Meminta Hakim Objektif Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Dadang Suganda
Mantan Direktur Utama PT POS Property Indonesia Dituntut 11 Tahun dan Uang Penganti 11 Miliar
Terkait Kasus Pemukulan Sopir Taksi Online, Habib Bahar bin Smith Dituntut 5 Bulan Penjara
Ketua KADIN Jabar Cucu Sutara Memenuhi Panggilan Jaksa
Tiga Orang Disidangkan, Didakwa Korupsi Revitalisasi Pasar Leles Miliaran Rupiah