Korupsi RTH, Mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Hery Nurhayat Divonis 4 Tahun Penjara

  • Suyono
  • Rabu, 4 November 2020 | 15:29 WIB
foto

Bandung, Zoanabandung.com,- Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Herry Nurhayat, divonis 4 tahun hukuman penjara. Denda Rp.400 juta jika tidak dibayar diganti kurungan selama 6 bulan.

Selain dari hukuman penjara Hery Nurhayat dihukum membayar uang penganti senilai Rp.1 miliar 400 juta rupiah. Jika tidak diganti hukuman ditambah selama 1 tahun penjara.

Vonis majelis hakim tersebut sama berat dengan tuntutan Penuntut Umum KPK. Namun mengenai uang penganti lebih rendah dari tuntutan yang dalam tuntutan senilai Rp.3,5.miliar.

Dalam pertimbang amar vonis majelis hakim menyebutkan Herry Nurhayat telah terbukti melakukan korupsi dalam kegiatan pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung bersama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Tomtom pada sidang sebelumnya telah divonis 6 tahun penjara dan Kadar divonis 5 tahun. Keduanya adalah eks anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014.

Pembacaan Vonis majelis hakim yang diketuai Benny T Eko Supriadi di Pengadilan Tipikor  pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (4/11/2020).

Seperti terungkap dalam persidangan,dalam kasus ini, Pemkot Bandung menganggarkan hingga lebih dari Rp 109 miliar untuk pengadaan RTH di Kecamatan Mandalajati, Cibiru, dan Gedebage pada 2010/2013.

Namun, dalam pelaksanaannya, ada pihak-pihak yang diuntungkan secara tidak sah sehingga merugikan negara Rp 69 miliar lebih.

Ketiga terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan sejumlah pihak juga meraup untung dari‎ korupsi RTH itu.

Seperti Dadang Suganda yang menerima Rp 30 miliar dan sudah ditetapkan tersangka. Lalu mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi, kebagian Rp 10 miliar.

Adapun Tomtom menerima Rp 5,1 miliar, Kadar Rp 9 miliar lebih, Lia Nurhambali Rp 175 juta, Riantono Rp 175 juta, dan lain-lain hingga total semuanya Rp 69 miliar.‎

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara  menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan.

Vonis pidana penjara kali ini untuk Herry bukan yang pertama. Dia sempat tersandung kasus korupsi Bansos Kota Bandung dan suap hakim PN Bandung yang mengurus perkara korupsi bansos.

Atas vonis tersebut Hery maupun Penuntut Umum KPK menyatakan pikir-pikir.

Usai sidang kepada wartawan Hery Nurhayat menyatakan menghormati putusan hakim.

"Saya sedikit bersyukur majelis hakim mempertimbangkan  apa yang telah saya sampaikan dalam persidangan begitu juga dengan permohonan saya sebagai Justice Collaborator (JC) dikabulkan Hakim.

Apa yang disampaikan Kadar Slamet semuanya hanyalah tuduhan dan tidak terbukti tapi terhadap vonis ini saya pikir-pikir dulu selama sepekan", Ujar Hery Nurhayat.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Anak Gugat Bapak 3 Miliar Rupiah, 20 Orang Advokat Dampingi Tergugat
Bupati Garut Rudi Gunawan Jadi Saksi Sidang Korupsi Terdakwa Kadis Dispora
Penyidik Pidsus Kejati Jabar Sita Berberapa Bidang Tanah dan Bangunan
Tiga Pelaku Penipuan Penyaluran TKI Ilegal Diciduk Polisi
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan Puluhan Ribu Benih Lobster