Mantan Dirut PT DI Terancam 20 Tahun Penjara.

  • Suyono
  • Senin, 2 November 2020 | 15:15 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com,- Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso (BS) dan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) terkait kasus dugaan tidak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) tahun 2006-2018.

Dakwaan terhadap dua orang mantan pejabat PT DI tersebut dibacakan Penuntut Umum KPK dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Benny T. Eko Supriadi di Pengadilan Tipikor Bandung Jalan RE Martadinata Kota Bandung Senin 2 Nopember 2020. Dalam dakwaan Jaksa KPK menyebut, perbuatan itu terjadi berawal tahun 2006, terdakwa Budi Santoso dan Irzal bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, dan Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia (Persero). Kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), dan Sekretariat Negara yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-lS/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-OS/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN,Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU / 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Muhk Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-Ol/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya diri Terdakwa I sebesar Rp2.009.722.500,00 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Iima ratus rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp13.099.617.000,00 (tiga belas milyar Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), atau memperkaya orang lain yaitu konsumen pemberi kerja (end user) PT Dirgantara Indonesia sebagai end user sebesar Rp178.985.916.502,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh Iima juta sembilan ratus enam belas ribu Iima ratus dua rupiah), BUDIMAN SALEH sebesar Rp686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ARIE WIBOWO sebesar Rp1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) dan Memperkaya korporasi yaitu perusahaan mitra penjualan total sebesar Rp82.439.070.247,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembnan juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.196.497.761,42 (dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu Sembilan ratus empat puluh Iima dollar Amerika Serikat dan dua puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Iainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020. Para terdakwa dijerat dan diancam oleh Penuntut Umum KPK Ariawan Agustiartono dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 65 KUHP. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tiga Pelaku Penipuan Penyaluran TKI Ilegal Diciduk Polisi
PN Bandung Sidangkan Kasus Anak Gugat Bapaknya Senilai Rp.3 Miliar
Pegawai PUPR Ditahan Kejati Jabar, Diduga Terlibat Korupsi KMKK
Bupati Garut Rudi Gunawan Jadi Saksi Sidang Korupsi Terdakwa Kadis Dispora
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan Puluhan Ribu Benih Lobster