Mantan Pjs Dirut PDAM Karawang DI Vonis Enam Tahun Penjara

  • Suyono
  • Selasa, 6 Oktober 2020 | 09:48 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com,- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan Vonis 6 tahun hukuman penjara terhadap mantan Pjs Dirut PDAM Karawang Yogie Patriana Denda Rp.500 juta Subsidair empat bulan kurungan.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya selama tujuh tahun dan enam bulan penjara, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan enam bulan.
Sidang Vonis tersebut digelar secara virtual dan dimulai pukul 21,40 malam di Pengadilan Tipikor Bandung Jalan RE Martadinata Bandung pada Senin 5 Oktober 2020.

Dalam amar vonis,majelis hakim yang diketuai I Gede Suarditha, menyatakan terdakwa Yogie Patriana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersam-sama dan berlanjut pada kegiatan uprating optimaliasi Instalasi Pengolahaan Air (IPA) di PDAM Tirta Arum Karawang tahun anggaran 2015, sebagaimana dakwaan primair, yakni pasal 2 ayat (1 ) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat1 ke 1 KUHPidana.

Dalam sidang yang sama berkas terpisah majelis hakim juga menjatuhkan Vonis terhadap dua terdakwa lainnya, yakni Direktur PT Darma Premandala Didi Permadi divonis 6 tahun hukuman penjara, denda Rp.500 juta Subsidair Empat Bulan kurungan.
Khusus untuk terdakwa Didi Permadi diharuskan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 2,6 miliar lebih atau diganti kurungan penjara selama tiga tahun.

Vonis terhadap Didi juga lebih ringan dari tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum, Arnol Siahan, yang sebelumnya menuntut Didi selama 8 tahun dan 6 bulan, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan enam bulan.
Kemudian terdakwa Jumali ST sebagai pejabat pembuat komitmen juga divonis selama 6 tahun hukuman penjara. Denda Rp.500 juta jika tidak dibayar diganti kurungan selama empat bulan.

Vonis terhadap Jumali ST juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya selama tujuh tahun dan enam bulan, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan enam bulan.
Sebelum menjatuhkan amar vonis terhadap masing-masing teedakwa majelis hakim juga menyebutkan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan.

Yang memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana korupsi.

Sementara yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Seperti terungkap dalam persidangan Tim Jaksa Penuntut Umum Arnol Siahan mendakwa Yogie Patriana, bersama-sama dengan terdakwa Didi Permadi dan terdakwa Jumali telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan jabatannya yang merugikan keuangan negara, berdasarkan audit dari akuntan publik sebesar Rp 2,6 miliar lebih.

Perbuatan terdakwa bermula dari adanya sisa anggaran investasi pada tahun 2015 di PDAM Kabupaten Karawang sebesar Rp19.236.601.038 yang belum terpakai. Terdakwa selaku Dirut PDAM Kabupaten Karawang sekaligus sebagai pengguna anggaran dengan alasan karena ada sisa anggaran investasi.”Aatas inisiatif sendiri memerintahkan untuk membuat justifikasi teknis sebagai dasar untuk dilakukan pelelangan dalam kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (InstalasiPengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang dengan anggaran Rp5.492.210.000,” ujar Jaksa.

Selanjutnya sesuai SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan), kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT Darma Premandala tanggal 29 September 2015 dengan masa kerja 90 hari dengan nilai kontrak Rp4.950.300.000.Di saat pelaksanaan pekerjaan, atas permintaan dari Dewan Pengawas PDAM, Tim dari BPKP Propinsi Jabar melakukan kajian terhadap pekerjaan uprating tersebut.
Meskipun sudah ada hasil kajian dari BPKP dan permintaan dari dewan pengawas yang meminta kepada PA dan PPK untuk segera menghentikan kegiatan ini karena tidak punya nilai ekonomis pekerjaan."Oleh PPK dan PA serta penyedia jasa tidak menghiraukan permintaan tersebut, pekerjaan tetap dilaksanakan sampai mencapai sebesar 30 % di tahun 2015," ujar jaksa.

Baru pada 2016 anggaran kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM TirtaTarum Cabang Teluk jambe disahkan oleh Bupati Karawang tanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp5.000.000.000. Saat itu PA menyuruh Jumali selaku PPK untuk membuat kontrak baru dengan dasar kontrak lama."Lalu PPK membuat kontrak baru tanpa ada proses lelang dalam kegiatan yang sama yang sudah dikerjakan pada tahun 2015. Adapun pembuatan kontraknya hanya mengganti tanggal dan nomor disesuaikan dengan tahun2016 sedangkan isinya dan materi dokumen kontraknya sama," kata Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Dibalik Munculnya Nama Hatta Ali Diduga Ada Skenario Besar
Sembilan Pelaku Penyalahgunaan Sabu, Ganja dan Obat Terlarang Ditangkap Polisi
Kasus Narkotika, Ajat Sudrajat Dituntut Hukuman Penjara Seumur Hidup
Buronan Begal Mobil Truk Bermuatan 35 Ton Kacang Kedelai Dihadiahi Timah Panas
Terbukti Suap Kalapas Sukamiskin, Radian Divonis 1,5 Tahun Penjara