Wakil Bupati Sumedang Jadi Saksi Sidang Korupsi RTH

  • Suyono
  • Senin, 14 September 2020 | 15:29 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com,- Sebanyak Empat orang yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan RTH Kota Bandung TA 2012-2013. Untuk terdakwa mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Selamet serta mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Herry Nurhayat di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (14/9/2020).

Dari empat orang tersebut diantaranya Wakil Pupati Kabupaten Sumedang Erwan Setiawan SE.
Erwan dihadirkan sebagai saksi karena saat kasus RTH itu terjadi dia menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung yang juga sebagai Ketua Banggar.
Dalam kesaksiaannya, mejawab pertanyaan Penuntut Umum KPK terkait pembebasan lahan dan penyediaan angaran. Erwan lebih banyak menjawab tidak tahu.
Begitu juga saat ditanya penuntut umum KPK tentang perubahan anggaran untuk RTH dari Rp.15 miliar mejadi Rp.66 miliar. Diapun mengaku tidak tahu.
" Saya tidak tahu tentang adanya perubahan jumlah anggaran tersebut, saya tidak pernah ikut rapat semuanya saya percayakan kepada Tom tom sebagai pelaksana ketua harian Banggar." Ujar Erwan.
Masa bapak tidak tahu, bapakan Ketua Dewan sekaligus ketua Banggar? Tanya Penuntut Umum.
"Benar saya tidak tahu,tidak pernah ikut rapat-rapat,"Jawab Erwan.


Erwan juga mengaku tidak tahu dimana letak lokasi yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.
Para saksi yang dihadirkan penuntut umum KPK semuanya merupakan mantan anggota DPRD kota Bandung yakni. Erwan Setiawan SE, Lia Nurhambali, Tatang Suratis dan dan Riantono.
Seperti terungkap dalam persidangan sebelumnya Herry Nurhayat bersama dengan Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet didakwa atas dugaan telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut secara melawan hukum. Yaitu telah melakukan pengaturan dalam penganggaran pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi, atas kegiatan pengadaan tanah sarana lingkungan hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) TA 2012.
Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan.

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 69 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari total anggaran sebesar Rp 115 miliar lebih.

Para terdakwa dijerat dan diancam Penuntut Umum KPK dengan dakwaan Kesatu, yakni pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 atau kedua pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No 31 tahu 1999 sebagaimana diubah UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Kasus Suap Kalapas Sukamiskin Radian Azhar Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Gara-Gara Whatsapp, Mantan Wakil Ketua Kadin Jabar Disidangkan
Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut Masing-Masing 4 Tahun Penjara
Direktur PDAM Karawang Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara
Oded Penuhi Panggilan Sebagai Saksi RTH