GGMH Desak KPK Segera Tindak Pihak-Pihak yang Terlibat Kasus RTH Kota Bandung

  • Suyono
  • Rabu, 5 Agustus 2020 | 13:41 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com -- Sidang kasus Korupsi Pengadaan tanah dan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) kota Bandung dengan terdakwa Mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Selamat serta mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Herry Nurhayat pada Rabu 5 Agustus 2020 kembali dilanjutkan.

Pada sidang kali ini, Penuntut Umum KPK menghadirkan sebanyak 5 orang saksi diantaranya, Dadang Suganda dan Tatang.

Saat sidang berlangsung di Ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Bandung Puluhan orang dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum berorasi di depan PN Bandung.

Dalam orasinya mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) agar segera menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat, turut serta membantu, mengetahui kejahatan, namun tidak melaporkan dalam kasus dugaan korupsi RTH dan KPK segera menetapkannya sebagai tersangka baru. KPK menuntut hukuman maksimal para terdakwa karena korupsi RTH kerugian negara Rp. 69 miliar.

Koordinator Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) Torkis Parlaungan Siregar,SH.MH., dilokasi aksi menyatakan, kasus “Suap Hakim Tedjo" yang berakhir dengan ditahannya mantan Walikota Bandung DR dan Sekda kota Bandung, ES yang menjadi terpidana kasus korupsi oleh Komlsi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak membuat jera pejabat-pejabat Bandung, terbukti pada tahun 2012- 2013 telah muncul lagi kasus korupsi dana pembebasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) denngan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 69,6 miliar.

Lebih lanjut dikatakan, Torkis. Dalam kasus RTH ini, KPK telah manatapkan 4 orang tersangka dan sekarang sedang menjalani poeses persidangan yakitu; 2 orang mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom DQ dan Kadar Slamet dan mantan pejabat Pemkot Bandung, Hery Nurhayat dan DS (unsur swasta) tersangka.

Dalam dakwaan Penuntut Umum KPK terhadap para terdakwa kasus korupsi RTH ini no 39/TUT.01.04/24/06/2020 dan Surat Dakwaan No 40/TUT.O1.04/24/06/2020 untuk terdakwa Tomtom DQ, Kadar dan Harry N, terungkap bahwa sedikitnya belasan nama-nama pejabat, anggota DPRD Kota Bandung dan makelar lainnya “Kecipratan Uang Haram" dengan angka yang variatif antara 35 juta s/d 19,1 MIlIar. Belum Iagi adanya oknum-oknum yang tidak masuk dalam Surat Dakwaan JPU KPK namun telah dan akan dihadirkan untuk dimintai keterangan guna mengungkap perbuatan kejahatan Tipikor RTH Kota Bandung.

"Saat ini orang-orang tersebut masih berkeliaran, ada yang menjadi Kepa|a Dinas, Peiabat Struktural. Anggota DPRD dan pensiunan pejabat. Oleh karena itu elemen Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) menyampaikan secara terbuka: Mohon KPK segera menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat tersebut dan menetapkannya sebagai tersangka baru dan meminta KPK menuntut para terdakwa dengan hukuman maksimal,karena korupsi RTH kerugian negara Rp. 69,6 miliar, merupakan kejahatan luar biasa (Ekstra Ordinary Crime)," ujar Torkis.

Editor: Shelly Sillviana

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Oded Penuhi Panggilan Sebagai Saksi RTH
Kasus Suap Kalapas Sukamiskin Radian Azhar Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Terpidana Mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen Kembali Disidangkan
Terbukti Suap Kalapas Sukamiskin, Radian Divonis 1,5 Tahun Penjara
Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut Masing-Masing 4 Tahun Penjara