Mantan Walikota Bandung Dada Rosada Jadi Saksi Sidang Korupsi RTH

  • Suyono
  • Senin, 20 Juli 2020 | 14:39 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com,- Sidang lanjutan kasus  penyelewengan anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung dengan terdakwa Herry Nurhayat kemabali digelar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung  Jalan RE  Martadinata kota Bandung Senin 20 Juli 2020.

Pada sidang ini,Penuntut Umum KPK menghadirkan Empat orang saksi diantaranya Mantan Walikota Bandung Dada Rosada dan Tiga lainnya yakni, Winarno Djati , Dedi Sopandi, dan Edi Saeful Makmur.

"Untuk sidang Hari ini, kita memanggil Lima orang, namun yang hadir empat  orang saksi. Di antaranya Pak Dada Rosada, sementara satu saksi yakitu, Mantan anggota DPRD Aat Safaat  belum terlihat" kata salah seorang JPU KPK Haerudin saat menjelang sidang di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam kesaksiannya menjawab pertanyaan Penuntut Umum KPK, Dada Rosada membatah menerima uang dari anggaran RTH senilai Rp.2 miliar.

"Saya tidak pernah menerima uang dari dana RTH.  Melalui Sekda Betul saya menyarankan meminta batuan dari SKPD dan Camat untuk uang pengganti kerugian negara kasus bansos. Namu  saya tidak mengarahkan dari APBD apalagi dari RTH ini", ujar Dada.

Dada juga mengaku,secara teknis dilapangan tidak tahu, terkait dengan pengadaan lahan yang akan diperuntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  "Karena sudah ada tim sembilan. Menilai harga, survei lokasi, itu merupakan bagian kinerja tim sembilan" jelasnya.

Seperti diketahui, dalam dakwaan disebutkan jika Dada Rosada menerima jatah dari pengadaan lahan RTH melalui Herry Nurhayat sebesar Rp 2 miliar. Namun uang tersebut tidak diterima langsung oleh Dada, melainkan diserahkan ke Winarno Djati yang saat itu menangani kasus korupsi Bansos TA 2008.

Uang pemberian dari Herry diperintahkan diberikan kepada Winarno sebagai uang pengganti kerugian negara dalam kasus Bansos dengan tujuh orang terdakwa.

Dalam dakwaan sebelumnya Herry Nurhayat bersama dengan Tomtom dan Kadar Slamet telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan berlanjut secara melawan hukum.

"Yaitu telah melakukan pengaturan dalam penganggaran pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi, atas kegiatan pengadaan tanah sarana lingkungan hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) TA 2012," katanya.

Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan  has survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan.

Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp  69 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari total anggaran sebesar Rp 115 miliar lebih.

Para terdakwa dijerat dan diancam Penuntut Umum KPK dengan dakwaan  kesatu, yakni pasal  2 ayat (1) Jo pasal 18 atau kedua pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU Ri No 31 tahu 1999 sebagaimana diubah UU Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahu  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Oded Penuhi Panggilan Sebagai Saksi RTH
Direktur PDAM Karawang Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara
Berawal dari MiChat, Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Akhirnya Ditangkap
Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut Masing-Masing 4 Tahun Penjara
Wakil Bupati Sumedang Jadi Saksi Sidang Korupsi RTH