Eksepsi Ditolak Sidang Tomtom Dilanjutkan

  • Suyono
  • Senin, 29 Juni 2020 | 13:45 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com --Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Tomtom Dabbul Qomar. Penolakan tersebut disampaikan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Supriyadi, SH., MH dalam sidang putusan sela pada Senin (29/6/2020).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Nomor: 39/TUT01.04/24/06/2020 Tanggal 4 Juni 2020 atas nama Terdakwa Tomtom Dabbul Qomar telah masuk dalam meteri pokok perkara.

"Surat Dakwaan terhadap Tomtom Dabbul Qomar tersebut, telah memuat dengan jelas, cermat dan lengkap. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan penasihat hukum dan sidang ditetapkan untuk dilanjutkan pemeriksaan perkara pada Rabu 1 Juli 2020," ujar Hakim.

Seperti diberitakan, Penuntut Umum KPK, Haerudin dan Titto Jaelani telah mendakwa mantan anggota DPRD Kota Bandung Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Selamat serta mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Herry Nurhayat, korupsi pengadaan tanah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan Pemkot Bandung, Jawa Barat, tahun anggaran 2012-2013, dengan total kerugian negara senilai Rp. 69 miliar.

Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan hasil survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan.

"Para terdakwa telah memperkaya diri. Tomtom memperkaya diri senilai Rp.7 milar, Kadar Slamet memperkaya diri senilai Rp. 4,7 miliar dan Herry Nurhayat senilai Rp. 8,8 miliar dan memperkaya orang lain yakni, Edi Siswadi senilai Rp.10 miliar, Lia Noer Hambali senulai Rp.175 juta, Riantono senilai Rp. 175 juta, Joni Hidayat senilai Rp.35 juta, Dedi Setiadi senilai Rp.100 juta, Grup Engkus Kusnadi senilai Rp. 250 juta, Hadad Iskandar Rp. 1,260 miliar dan Dadang Suganda (berkas terpisah) senilai Rp. 19,164 miliar. Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia No. 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp. 69,631,803,934,71," ujar Penuntut Umum.

Oleh Penuntut Umum KPK para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 atau kedua pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU Ri No 31 tahu 1999 sebagaimana diubah UU Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahu 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dengan ancaman hukumannya maksumal 20 tahun penjara.

Editor: Shelly Sillviana

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Tiga Petinggi Sunda Empire Dituntut Masing-Masing 4 Tahun Penjara
Oded Penuhi Panggilan Sebagai Saksi RTH
Kasus Suap Kalapas Sukamiskin Radian Azhar Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Wakil Bupati Sumedang Jadi Saksi Sidang Korupsi RTH
Direktur PDAM Karawang Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara