Gugatan Tanah Sukagalih, Pemilik Sertifikat Dikalahkan Akta Pengoperan

  • Suyono
  • Kamis, 25 Juni 2020 | 14:46 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com -- Sidang gugatan kepemilikan tanah yang berlokasi di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi kota Bandung diputus Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Jalan RE Martadinata Kota Bandung Kamis 25 Juni 2020.

Majelis Hakim, Sontan Maroke dalam putusannya, mengabulkan gugatan penggugat Uma Maryono. Usai sidang Kuasa Hukum Tergugat, Hj. A.Sapah Arsakaraton, Imung Hardiman, SH. MH., kepada para wartawan mengungkapkan, pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

"Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan penggugat menurut kami tidak memberikan rasa adil. Dalam persidangan telah terungkap kalau Gugatan yang diajukan penggugat, Uma Maryono dengan perkara No.458/PDT.G/e-Court/2019.PN.BDG, terhadap tergugat, klien kami Hj. A. Sapah Arsakaraton hanya didasari akta pengoperan yakni; Akta Notaris No.10 tanggal. 31 Maret 2003. Sedangkan tanah tersebut telah ditempati lebih dari 20 tahun dan bersertigikat atas nama kliyen kami Hj. A. Sapah Arsakaraton dengan, SHM No. 3891 Luas 261 M2 yang terletak dikelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang diterbitkan Badan Pertanahan kota Bandung" jelas Imung.

Lebih lanjut kata Imung, tanah yang bersertifikat, malah digugat oleh Uma Maryono dengan alasan tanah tersebut miliknya hanya berdasarkan akta pengoperan.

"Akta Pengoperan tidak dikenal sebagai akta Peralihan Hak Milik, tapi merupakan Akta Penguasaan atas tanah garapan atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai oper garapan. Itupun yang dapat menerbikannya Notaris yang diangkat sebagai PPAT," terangnya.

Sementara akta pengoperan yang dijadikan alas hukum penggugat diterbitkan oleh Notaris yang tidak diangkat sebagai PPAT.

"Tapi anehnya, Majelis Hakim yang menyidangkannya malah mengabulkan gugatan tersebut," herannya.

Selaku Kuasa Hukum Hj. A. Sapah Askaraton, Imung,akan mengajukan banding.

"Kami akan mengajukan banding kami yakin, pada tingkat berikutnya kebenaran dan keadilan akan didapatkan kliyen kami," kata Imung.

Lebih lanjut dikatakan Imung, dalam kesimpulan pihaknya telah melampirkan putusan perkara yang sebelumnya,yaitu; perkara No. 473/ PDT.G /PN Bdg, terhadap SHM No. 2237 atas nama A. Sapah Arsakaraton, luas tanah 125 M2 yang letaknya satu hamparan dengan tanah dalam perkara yang sekarang digugat, oleh Penggugat dengan dasar alas hak yang sama yaitu, Akta Notaris No.10 tanggal. 31 Maret 2003.

Ditingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor Reg.745.K/PDT/2020 permohonan Kasasi klien kami dikabulkan dengan menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik pihak Tergugat, A.Sapah Arsakaraton.

Masih menurut Imung, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan juga terungkap gugatan pihak penggugat tidak ada kaitannya dengan tanah yang dimiliki oleh tergugat Hj. A. Sapah Askaraton, yaitu; SHM No.3891 Luas 261 M2 yang terletak di kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang diterbitkan Badan Pertanahan kota Bandung tertanggal 26 November 2009.

"Uma Maryono sebagai penggugat tidak Memiliki Legal Standing untuk menggugat tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.3891 tersebut. Karena fakta keterangan saksi yang dihadirkan pengguggat bernama TB agus, PNS Kecamatan Sukajadi, yang menerangkan bahwa tanah Uma Maryono yang berasal dari Hasan Azem sudah habis dengan peralihan hak. Tapi anehnya gugatan penggugat dikabulkan Majelis Hakim," ujarnya.

Editor: Shelly Sillviana

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Kasus RTH, Mantan Anggota DPRD Kota Bandung Divonis 6 Tahun Penjara
Kanwil Kumham Jabar Adakan Rapat Forum Dilkumjakpol Jabar
Terbukti Pukul Mobil Lamborgini, Dua Pria Di Bandung Dituntut Dua Bulan Penjara
Enam Orang Kepala SDN Di Kota Bogor Jadi Terdakwa Korupsi Dana BOS
Tiga Petinggi Sunda Empire Divonis Masing-Masing 2 Tahun Penjara