Plt. Walikota Cimahi Pimpin Musrenbang Tahun 2021

foto

Cimahi, Zonabandung.com,- Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi Letkol Inf (Purn) Ngatiyana membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Cimahi Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting di Ruang Rapat Walikota Cimahi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jln R.D Hardjakusumah, Kota Cimahi, Rabu (24/03/2021).

Hadir juga pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Cimahi, Sekda Cimahi, Unsur Forkopimda Kota Cimahi, Sekda Kota Cimahi, LSM, Tokoh Agama, pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN cabang Cimahi, pimpinan Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta tamu undangan.

Dalam kata sambutannya Ngatiyana menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kota Cimahi tahun 2021 ini merupakan acara puncak dari rangkaian tahapan musrenbang partisipatif dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi tahun 2022 dimana sebelumnya pada tanggal 17 maret 2021 telah dilaksanakan Pra-musrenbang RKPD Kota Cimahi tahun 2022.

Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan upaya lebih lanjut dalam penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2022 berdasarkan rancangan rencana kerja di tingkat Perangkat Daerah yang telah diselaraskan dengan rumusan hasil Musrenbang Kecamatan, rumusan hasil Forum Perangkat Daerah, kebijakan pemerintah tingkat atas serta pokok-pokok pikiran DPRD, yang keseluruhannya digunakan sebagai bahan pemutakhiran RKPD Kota Cimahi Tahun 2022.

“Hari ini Pemkot Cimahi melaksanakan Musrenbang tingkat kota, telah disampaikan penyampaian pandangan dari beberapa bidang terkait seperti bidang sosial, budaya, pemerintahan, dan fisik dan semua para ketua bidangnya sudah menandatanganinya, sehingga produk-pruduk ini djadikan untuk RKPD di tahun 2022,” kata Ngatiyana.

Ngatiyana menjelaskan bahwa dalam menyikapi tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis maka diperlukan penajaman skala prioritas dan perencanaan yang terukur, mengingat tuntutan terhadap keadilan dan pemerataan pembangunan merupakan aspek yang wajib diimplementasikan secara arif, proporsional dan mengutamakan kepentingan umum, Hal inilah yang akan ditekankan manakala hasil musrenbang ini dibawa ke tingkat provinsi nantinya.

“Setelah selesai proses Musrenbang tingkat kota ini, hasilnya kita usulkan, ajukan dan di bawa ke tingkat provinsi Jawa Barat. Nanti bantuan-bantuan keuangan dan termasuk dana-dana dari provinsi maupun dari pemerintah pusat untuk dasar bagi kita dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 berasal dari hasil Musrenbang ini,” ujar Ngatiyana.

Di akhir arahannya, Ngatiyana berharap kepada para pemangku kepentingan pembangunan dan semua elemen masyarakat Kota Cimahi agar mengawal setiap tahapan perencanaan dengan memberikan sumbangan saran maupun koreksi terhadap rumusan yang telah ada, sehingga pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah Kota Cimahi.

“Alhamdulillah pada hari ini kita melibatkan seluruh stakeholders baik dari pemerintah Kota, TNI, Polri, SKPD, Camat, Lurah serta pihak terkait, dan walaupun ada agak sedikit karena kendala sinyal internet, tetapi bisa selesai dengan baik, semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menjadi dasar perencanaan oleh Bappeda sehingga akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2022 nanti,” jelas Ngatiyana.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat Sutrisno, S.T., M.T., yang dalam hal ini mewakili Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan sosial, Pemerintah Pusat kembali menegaskan bahwa pendekatan penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program priority. “Penguatan tersebut dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial,” jelas Sutrisno.

“Secara kewilayahan, arah kebijakan pembangunan wilayah Jawa barat ditujukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah serta meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah,” kata Sutrisno.

Sutrisno menjelaskan bahwa dalam upaya pencapaian target pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempedomani dan menselaraskan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
PT Bukit Asam Dukung Program 100 Gerobak Peduli UMKM Terdampak Covid Yang Diusung FSPSS dan SMSI
Ciptakan Generasi Berprestasi, Indihome Gelar Kompetisi
Imam Suyudi Resmikan Sekolah NKRI Di LPKA I Medan
Program P3AI Dorong Para Petani Tingkatkan Hasil Tanam
Kerjasama SMSI- UPDM, Perusahaan Pers Pilih UKW Berbasis Undang-Undang Pers