Ketua Peradi DPC Bandung, Drs,Makki Yuliawan Ingatkan Pemda Serius Dalam Penanganan Bencana Cimanggung

  • Suyono
  • Rabu, 27 Januari 2021 | 20:17 WIB
foto

Sumedang, Zonabandung.com,- Sekretaris Daerah( Sekda) Kabupaten Sumedang Herman Suryatman yang juga ketua Posko Penanganan Bencana Longsor Cimanggung, menyatakan ada dua tahap penanganan longsor cimangung.

Pertama proses tanggap darurat yang akan berakhir pada 29 Januari 2021. Kemudian langkah selanjutnya akan masuk pada proses penanganan pasca bencana. "Tanggap darurat penanganan bencana longsor tersebut dimulai sejak 9 Januari 2021 dan berakhir 29 Januari dua hari lagi batas waktu yang telah ditentukan"ujarnya.

Pernyataan itu dikemukakan Herman Suryatman saat menerima rombongan Peradi DPC Kota Bandung bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di ruang kerjanya di Gedung Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Rabu 27 Janiari 2021 Rombongan Peradi dan JHB datang untuk memberikan sumbangan kepada korban bencana alam longsor Cimanggung Sumedang yang dititipkan langsung kepada Ketua Posko Penanganan Bencana Alam Longsor Sumedang Herman Suryatman.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPC Peradi Kota Bandung Drs Makki Yuliawan S.H., MSi bersama pengurus dan Ketua JHB Suyono dan jajaran.

Pada kesempatan itu Herman Suryatman menyatakan selama tiga minggu tanggap darurat, berhasil mengangkat semua korban yang tertimbun longsor tanpa tersisa.

"Alhamdulillah semua korban yang jumlahnya 40 orang dapat ditemukan semuanya berkat kerja keras semua pihak yang terlibat dalam tanggap darurat tersebut," ujar Herman.

Kemudian tahap selanjutnya menurut Herman Suryatman tahap penanganan pasca bencana. Salah satu yang dilakukan pemberian layanan dasar kepada para pengungsi.

Kemudian memberikan perlindungan warga yang rentan seperti wanita, anak-anak dan balita. Salah satu yang dilakukan yakni melakukan trauma healing.

Untuk para wanita trauma hearing yang dilakukan selain penguatan mental juga dilakukan pelatihan yang produktif seperti diajarkan soal cara-cara membuat kue atau juga keterampilan lainnya.

Namun untuk anak-anak tentu saja trauma healing yang dilakukan tentu saja dengan konsep permainan dan konsep lain yang disukai anak-anak. Selanjutnya Herman Suryatman juga menyatakan untuk 131 KK yang masuk zona merah akan diberikan hunian sementara.

"Rencananya ada rumah transit di Rancaekek Kabupaten Bandung mudah mudahan bisa terwujud sambil menunggu relokasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Kota Bandung Makki Yuliawan kepada wartawan menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab terjadinya bencana longsor tersebut.

Karena hal itu diatur dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Di pasal 5 menyebutkan Pemerintah Pusat dan Daerah jadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," ujarnya kepada wartawan usai memberikan sumbangan.

Tanggungjawab yang dibebankan menurut pasal 5 tersebut yakni. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangun.

Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum.

Pemulihan kondisi dari dampak bencana., Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja negara yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Pemeliharaan arsip (dokumen) otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

"Point satu sampai lima, juga ada pada pemerintah daerah, perbedaan pada poin sumber anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Tentu saja, menurut Makki Yuliawan, bila tidak dilakukan ada ancaman bagia setiap orang karena kelalaian melakukan pembangunan berisiko tinggi yang tak dilengkapi analisis risiko bencana hingga mengakibatkan bencana.

"Kena pidana penjara paling singkat tiga tahun, paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp 300 juta atau paling banyak Rp 2 miliar," ujar Ketua DPC Peradi Bandung Drs, Makki Yuliawan.

Makki menjelaskan setiap orang disini bisa kepada pelaku pembangunan dan pemberi izin, sebagia pihak yang ikut serta ataupun melalaikan kewenangan. Lebih jauh Makki menyatakan, kelalaian yang menimbulkan bencana itu, mengakibatkan kerugian harta benda atau barang"Ujarnya.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Rakor Forkopimda Bahas Perkembangan PPKM Di Majalengka
Plt Dirkamtib Ditjen PAS Kukuhkan Anggota Satopspatnal Wilayah Lampung
Bus Rapid Transit di Cimahi Masuk Tahapan Study Kelayakan
Paung Nilai Pembelian Alat Pembakaran Sampah Cukup Tepat
Wujudkan Lapas Garut Bersinar, Kalapas Sasar Terus Kamar Hunian Napi