Djamu Kertabudi: Pilkada Kota Cimahi Tidak Perlu Dana Cadang Cukup APBD-P

foto

Cimahi, Zonabandung.com,- Pengamat politik dan Pemerintahan yang juga Dosen Universitas Nurtanio dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Djamu Kertabudi, angkat bicara terkait statement Ketua KPU Kota Cimahi di berita media online Zonabandung.com (Rabu,18/11/2020-red) yang mewacanakan pembentukan Dana Cadangan guna membiayai penyelenggaraan pilkada Kota Cimahi.

Djamu Kertabudi menerangkan, Dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah mengenal istilah Dana Cadangan yang merupakan penyisihan dana dalam APBD yang bersumber dari penerimaan Daerah, dan dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran guna mendanai kegiatan atau program yang memerlukan dana cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

"Mengingat dana yang diperlukan cukup besar dikisaran 50 milyar. Lantas apa itu Dana Cadangan ?," ujar Djamu Kertabudi kepada wartawan zonabandung.com melalui ponsel Kamis, (19/11/20).

Menurut Djamu Kertabudi, bahwa Dana Cadangan ini merupakan Kebijakan Daerah yang harus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

"Kapan penyelenggaraan pilkada di Kota Cimahi ini, akan dilaksanakan," tanya Djamu Kertabudi.

Djamu Kertabudi menjelaskan bahwa dalam sistem pilkada berdasarkan UU No.10 Tahun 2016, bahwa diberlakukan Pilkada Serentak dan atau Pilkada Serentak Nasional. Pada pasal 201 ayat (8) berbunyi "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, serta Walikota/Wakil WaliKota seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan Nopember 2024".

Selanjutnya pada ayat (9) berbunyi bahwa "untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, serta Walikota/Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya 2022 dan 2023 diangkat penjabat Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan Tahun 2024.

Dengan demikian, lanjut Djamu Kertabudi, bahwa Pilkada Kota Cimahi termasuk pada agenda Pilkada serentak nasional yang diselenggarakan pada tahun 2024.

Kembali pada wacana pembentukan Dana Cadangan di Kota Cimahi, hal ini dapat dilakukan dengan penyisihan dana yang bersumber dari penerimaan Daerah  dalam APBD selama tiga tahun anggaran.

Memang saat ini RUU tentang perubahan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu lagi dilakukan pembahasan di DPR dengan Pemerintah. Namun hal ini tidak terkait dengan Pilkada, karena pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk rezim Pemilu.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Amandemen) pada pasal 22E ayat (2) yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD.

Adapun pemilihan Kepala Daerah  diatur pada pasal 18 ayat (4) yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

"Dengan demikian pilkada ditetapkan  secara terpisah berdasarkan UU No.10 Tahun 2016," ujar Djamu Kertabudi.

Yang jelas, menurut Djamu Kertabudi bahwa kalau UU pilkada dirubah (bukan UU pemilu), dan penyelenggaraan pilkada Cimahi bisa berubah bersamaan dgn berakhirnya masa jabatan Walikota Cimahi saat ini.

"Dan kalau itu terjadi tidak perlu ada kebijakan pembentukan dana cadangan. Cukup dengan dianggarkan pada APBD-P (Perubahan) 2021, dan APBD murni 2022," pungkas Djamu Kertabudi.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
PCNU Majalengka Gelar Mukercab Perdana
Dinkes Kota Cimahi Anggarkan Rp 11 Miliar untuk Pembiayaan Peserta BPJS 2021 Kategori PBI
Cegah Covid-19, Polisi Dan Muspika Bubarkan Lomba Kicau Burung
Yohanes Waskito Jabat Kalapas Kls IIA Bogor
Kemensos Salurkan Bantuan Rp1.053 Miliar Korban Longsor Sumedang