KPU Kota Cimahi Berharap Persiapkan Dana Cadangan Pilkada 2022 dan Miliki Payung Hukum

foto

Cimahi, Zonabandung.com,- Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Cimahi, Ir.mohamad Irman meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yakni Badan Anggaran untuk mempersiapkan dana cadangan untuk Pilkada Kota Cimahi yang mendatang.

Mohamad Irman menjelaskan bahwa  berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) bisa selesai paling cepat pada pertengahan 2021. Target itu, dibuat agar RUU Pemilu bisa diimplementasikan pada gelaran Pilkada 2022.

Hal tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta PP No.12 tahun 2019 pasal 70 ayat 4(c) tentang pembentukan dana cadangan.

Mohamad Irman mempertanyakan kesiapan anggaran pelaksanaan Pilkada Cimahi pada tahun 2022, karena Pilkada Kota Cimahi berpeluang digelar lebih cepat, mengingat opsi pelaksanaan Pilkada sedang dibahas DPR RI.

"Kami dari penyelenggara Pemilu sudah mengajukan draf kebutuhan anggaran sekitar Rp.40 miliar sampai Rp.45 miliar, walaupun itu bisa berubah karena kita belum bahas lebih lanjut, itu sudah diajukan ke Pemkot Cimahi, itu antisipasi kami bila terjadi Pilkada Cimahi pada tahun 2022," kata Mohamad Irman.

Masalahnya sekarang lanjut Mohamad Irman, apakah Pemkot Cimahi sudah siap seandainya pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Cimahi di gelar pada tahun 2022 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun yang berjalan (tahun 2022).

Kemungkinan payung hukum RUU Pemilu selesai pertengahan tahun 2021, itu berarti sangat mepet dengan pelaksanaan Pemilu 2022, sedangkan APBD 2021 untuk Pilkada Cimahi tahun 2022 belum dianggarkan.

"APBD Cimahi tahun 2021 kan tinggal ketok palu dan disitu dana anggaran Pilkada Cimahi tahun 2022, belum masuk," ujar Mohamad Irman, di kantor KPU Cimahi, Jln. Pasantren-TTUC No.108, Kota Cimahi, Rabu (18/11/2020).

Mohamad Irman menjelaskan bahwa apabila melihat pengalaman apa yang dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota, ada istilah pengelolaan keuangan di dalam APBD, apabila untuk pelaksanaan Pilkada itu tidak sanggup dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, itu bisa melalui pembentukan dana cadangan.

Dan dana cadangan itu perlu adanya payung hukum Peraturan Daerah (Perda) dana cadangan bersamaan dengan di terbitkannya Perda tentang APBD tahun jamak tersebut.

"Misalnya APBD tahun 2021 ada Perda dana cadangan tahun 2021, di dana cadangan itu bisa untuk memfasilitasi untuk dua tahun anggaran, itukan ditentukan di Perda dana cadangan," tegas Mohamad Irman.

Mohamad Irman berharap untuk pembentukan dana cadangan ini, kita harus paham payung hukumnya, dan tidak mengacu pada UU yang nanti ditetapkan oleh DPR RI nanti.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Kemenkumham Jabar Berikan Bantuan Korban Bencana Alam Di Sumedang
Sayur Kangkung Isi Sabu Ditangkap Petugas Lapas Cianjur
Potensi Wisata Jati Forest Bangkitkan Perekonomian Desa
Ngatiyana Lantik Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Cimahi
Polres Majalengka Ungkap 4 Pelaku Kasus Narkoba