Pengusaha Merasa Keberatan Dengan Proses Pembuatan Izin UKL-UPL di Kota Cimahi

foto

Cimahi, Zonabandung.com,- Kalangan dunia pengusaha mengeluhkan rumitnya proses pengurusan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Kota Cimahi, di satu sisi, sudah muncul kesadaran pelaku usaha mengurus dokumen lingkungan, disisi lain, pelayanan instansi terkait dinilai berbelit dan biaya tinggi.

Menurut seseorang berinisial ER, yang sedang mengurus pembuatan izin UKL dan UPL mengatakan bahwa berat bagi pengusaha untuk mengurus proses pembuatan izin menara tower, terkait dengan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kota Cimahi.

"Karena dengan adanya izin UKL dan UPL, penyelesaiannya sampai berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan belum tentu terselesaikan," jelas ER saat dihubungi via seluler, Selasa (10/11/2020).

ER menjelaskan bahwa dengan adanya UKL dan UPL itu ada limbah yang harus dikeluarkan dan dengan adanya izin UKL dan UPL proses penyelesaiannya yang sangat rumit dan lama dalam penyelesaiannya

"Kalau masalah menara kan hanya SPPL (Surat Pernyataan Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sebagai pengganti Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO)," tegas ER.

Lanjut ER, untuk proses izin UKL dan UPL pembahasannya sangat panjang dan lama, karena untuk yang belum terbangun saja UKL dan UPL penyelesaiannya sampai 8 bulan lebih, apalagi yang sudah terbangun, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, itu lebih lama lagi penyelesaiannya sampai bertahun-tahun.

"Memang masalah proses izin UKL dan UPL itu,  konsultan dari kita dengan pihak DLH Kota Cimahi yang menyelesaikannya," ungkap ER.

"Bila di Cimahi seperti dengan Kabupaten/Kota lainnya, maka hanya mengacu pada izin SPPL saja, yang dalam satu bulan sudah keluar dengan surat satu atau dua lembar saja," ulasnya.

Sedangkan menurut nara sumber berinisial (WL) mengatakan bahwa sampai saat ini dalam pengurusan UKL dan UPLnya sudah 9 bulan belum terselesaikan, dengan alasan bahwa masalah izin tetangganya sudah kadaluwarsa dan harus dirubah dengan izin tetangga yang baru.

"Waktu saya buat izin tetangga yang lama di Kelurahan Melong, kami harus keluar dana akomodasi untuk masyarakat, sekarang harus buat lagi izin yang baru, beratnya kami, berarti saya harus keluarkan lagi dana akomodasi untuk masyarakat, inilah yang memberatkan bagi kami," ujar WL.

Lurah Melong Koko Gober saat dikonfirmasi, via phone terkait izin tetangga yang kadaluarsa harus diperbaharui, pihak Kelurahan menyerahkan untuk konfirmasi kepada pihak Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu ataP (BPTMPTSP).

Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dyah Anjuni Lukito Sari, saat di konfirmasi lewat phone, selasa (10/11/2020) tidak memberikan jawaban pasti, bahkan kata Dyah, pemohonnya saja yang harus menghadap kepada dirinya, dengan alasan tidak mau dikonfirmasi, Dyah akan rapat.

Sedangkan menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Drs. Guntur Priyambada, diruang kerjanya Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jln.R.D Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi.

"Terkait UKL dan UPL itu ada aturannya, apakah ini UKL dan UPL atau SPPL  lama masalah pembuatannya, kita harus deteksi apakah kita yang kurang merespon, atau dayanya yang belum dilengkapi," ujar Guntur.

Bahkan menurut Guntur kembali masalah UKL, UPL maupun SPPL dan rekomendasi lainnya itu sudah peraturannya yang harus ditempuh oleh pihak pengusaha.

Terkait sudah dihapusnya UKL dan UPL di Kabupaten/Kota lainnya, menurut Guntur itu dilihat dari kriterianya, "Dan saya baru tahu ada UKL dan UPL sudah dihapus, yang dihapus itu yang mana, dan sayapun harus kros cek lagi kebenarannya,karena dengan peraturan kami tidak boleh sembarangan main hapus, itu teknis yang lebih tahu mana yang dihapus dan mana yang tidak dihapus," tuturnya.

"Saya yakin, kata Guntur, bahwa dikabupaten dan Kota lainnya UKL dan UPL masih tetap berlaku, terkait lamanya penyelesaian, karena pengurusan izin menyuruh orang, karena kurang dilengkapi dokumennya, agar untuk disampaikan, kenyataanya kayaknya tidak disampaikan, inilah penyelesainnya jadi terhambat, ini yang sering terjadi seperti itu," pungkas Guntur.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Operasi Pekat Nataru, Polisi Amankan Ratusan Botol Miras
Djamu Kertabudi: Apakah Perlu OPD Cimahi Dikembangkan
Lapas Cibinong Kantongi Predikat WBK dan WBBM Dari Menpan RB
Pengunjung Wisata Jembar Waterpark Dihimbau Patuhi Prokes
Kanwil Kemenkumham Riau Raih Predikat WBK Tahun 2020 Dari Menpan RB RI