Terkait Pembangunan Tower, DPRD dan Pemkot Cimahi Lakukan Rapat Tertutup

foto

Cimahi, Zonabandung.com,- Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menggelar rapat koordinasi tertutup dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi diruang komisi I Jln.Dra.Hj. Djulaeha Karmita No.5, Kota Cimahi, Kamis (5/11/2020).

Hadir di kegiatan tersebut, Ketua Komisi I Hendra Saputra dan anggota yaitu Yulianawati, H.Eddy Sopian,S.E., sedangkan dari Komisi III hadir Ketua Komisi III Drs.Yus Rusnaya, serta anggota yaitu H.Nabsun,S.Sos, H.Enang Sahri Lukmansyah, S.Sos, MM., H.Asep Rukmansyah,SE., Enil Fadahliza,S.Pd., Djoko Taruna, Drs.H.D.Hidayat.

Sedangkan dari OPD Pemkot Cimahi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Camat Cimahi Utara, Camat Cimahi Tengah, Lurah Padasuka serta Lurah Cipageran Kota Cimahi.

Rapat koordinasi tertutup tersebut membahas pembangunan menara tower yang bertempat di Jln.karya bakti RT 01 RW 18, Kp.Lebak Saat, Kelurahan Cipageuran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

H.Enang Sahri Lukmansyah, S.Sos, MM, mengatakan bahwa DPRD Cimahi menanyakan pembangunan menara tower yang saat ini di beberapa lokasi Kota Cimahi, belum keluar izin tapi pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan.

"Ada apakah ini? Sudah menyalahi aturan bahkan sudah di kasih Surat Peringatan Ke 1, Ke 2 dan ke 3 dan sudah di segel Police line, tapi mereka tetap melaksanakan pekerjaan," ungkap Enang Sahri, seusai mengikuti rapat koordinasi tersebut.

Enang Sahri menjelaskan bahwa ini suatu hal yang sangat buruk bagi Pemerintahan Kota Cimahi, baik legeslatif maupun eksekutif.

Enang sahri menegaskan kalau memang mereka tetap membandel walau sudah di kasih sampai SP ke 3, Enang Sahri berharap pekerjaan tersebut di bongkar lagi.

"Kita tunggu sampai 30 hari, ada tindakan tidak? Kalau tidak ada, karena ini sudah melanggar peraturan daerah Kota Cimahi, maka itu harus membongkar sendiri atau di bongkar Satpol PP," tegas Enang Sahri

Enang Sahri berharap semua harus memiliki niatan baik, dari pengembang, dari ekskutif maupun legaslatif yang membuat peraturan.

"Bahwa kita punya perda No.5 tahun 2010 tentang menara komunikasi, ini mungkin akan kita rubah sedikit karena berkaitan dengan luasan BTS nya termasuk lamanya proses izin yang dilakukan oleh pengembang," pungkas Enang Sahri.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi I Hendra Saputra mengatakan bahwa kita jangan diadu domba sama pihak pengusaha menara tower yang nakal, apalagi kita sudah dilecehkan, padahal sudah diberi Surat Peringatan bahkan sudah disegel, tapi tetap melakukan pekerjaan.

"Artinya ini sudah mengarah ke pidana karena mereka sudah dilaporan ke pihak berwajib, kita sebenarnya tidak berharap begitu," ujar Hendra Saputra.

Hendra berharap semua pihak eksekutif mempunyai komitmen dengan apa yang telah di programkan dan dijanjikan serta selalu berkomunikasi, agar kita mengetahui perkembangan-perkembangan sampai sejauh mana yang telah kami lakukan, apakah efektif atau tidak.

"Jangan sampai kejadian seperti di mini market yang sudah di segel, tiba-tiba sudah di buka, tapi tidak ada informasinya, apakah mereka sudah punya izin apa belum? atau ada apa? dan katanya pernah ada statemen bahwa itu ada yang back up, setelah kita diskusi ternyata tidak ada yang memback up, itu pintar-pintarnya pengusaha, makanya kita jangan sampai di adu domba," pungkas Hendra Saputra.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Patroli Malam Penerapan 3M Kepada Warga Sekaligus Bagi Masker Gratis
Operasi Yustisi, Pelanggar Prokes Terjaring Razia
Operasi Lilin Lodaya 2020, Kapolres Majalengka Terima Tim Supervisi Mabes Polri
Dua Rupbasan Studi Tiru Ke Kantor Rupbasan Wates
Serbuk Jahe Merah Produk Lapas Serang Kini Berlabel Halal