Sudah SP 1, Pembangunan Proyek Menara Telekomunikasi Tetap Berjalan

foto

Cimahi, Zonabandung.com -- Pembangunan menara Telekomunikasi (Tower TBG) yang diduga belum mempunyai izin, tetap berjalan dan masih terlihat aktivitas kerja di lokasi, bertempat di Jl. Karya Bakti RT. 01 RW. 18 Kp. Lebak Saat, Kelurahan Cipageuran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Selasa (20/10/2020).

Pembangunan menara tersebut sudah diberi Surat Peringatan (SP) ke-1 pada 13 Oktober 2020 lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi, karena diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi.

Padahal pada Jumat 16 Oktober 2020, Jaka sebagai pelaksana pemborong sudah dikonfirmasi wartawan mengakui pihaknya memang mendapatkan SP 1 dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi dan mengatakan akan membubarkan para pekerja pembangunan menara telekomunikasi tersebut.

Saat dicek ke lokasi, ternyata proyek tersebut masih dalam pengerjaan, bahkan sudah memasang pancang tiang tower telekomunikasi oleh pekerja.

"Saya cuman kerja pak, ada yg nyuruh, info yang urus ijin dilanjut saja," jawab Jaka saat dihubungi via telepon seluler, Selasa (20/10/2020).

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Cimahi Ami Pringgo mengatakan, pihaknya sudah melayangkan SP 1 kepada pihak pengembang, Nomor: 640/1073-TR/DPUPR, perihal: Peringatan ke 1, untuk segera melaksanakan proses perijinan pemanfaatan ruang kepada Pemkot Cimahi.

"Bila mana setelah kami melayangkan surat SP 1 kepada pihak proyek tidak menghentikan pekerjaannya, maka kami akan membuat surat SP2 sebagai peringatan kedua untuk tidak ada aktifitas pekerjaan apapun dilokasi proyek tersebut," tegas Ami saat dikonfirmasi melalu via telepon.

Sedangkan menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Padam Kebakaran (Kasatpol PP dan Damkar) Kota Cimahi Adet Chandra mengatakan, pihaknya sudah menurunkan anggotanya untuk mengecek lokasi, berdasarkan prosedur penegakan Perda, pihaknya tidak bisa langsung harus melakukan tindakan penyegelan.

"Karena kita bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, kita menunggu hasil dari SP 1, SP 2 dan SP 3 dari pihak Dinas PUPR bagian Tata Ruang, masalah SP 1, 2 dan 3 itu ada jeda waktu masing-masing selama satu minggu," jelas Adet kepada Zonabandung.com.

Adet menjelaskan bila pihak OPD PUPR sudah mengeluarkan SP 1 sampai SP 3 dan tidak diindahkan juga, maka pihak PUPR dapat mengeluarkan surat kepada Satpol PP untuk dilakukan penyegelan.

"Pihak kami baru akan melaksanakan penyegelan tersebut," pungkasnya.

Editor: Shelly Sillviana

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Operasi Yustisi, Warga Tidak Patuh Prokes Diberi Sanksi Sosial
Tim Supervisi Satgas Saber Pungli Kunjungi Mako Polres Majalengka
KPU Kota Cimahi Berharap Persiapkan Dana Cadangan Pilkada 2022 dan Miliki Payung Hukum
Sekwan Cimahi Terima Langsung Massa Buruh Demo Naikkan UMK
Belum Berizin, Pemilik Tower di Cimahi Kena Denda 50 Juta Rupiah