KPK Adakan Penyuluhan Antikorupsi Bagi Warga Binaan Lapas Sukamiskin

foto

Bandung - zonabandung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai modus suap Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mudah dijiplak para kepala daerah level Gubernur maupun Bupati Wali Kota.

Deputi Pendidikan KPK, Wawan Wardiana menjelaskan, pihaknya selama pandemi COVID-19 terus memberi penekanan kepada kepala daerah untuk memperkuat integritas.

Menurutnya, penekanan ini dilakukan kepada kepala daerah dan masyarakat mulai dari tingkat pelajar atau mahasiswa. "Tugas kami mengingatkan individunya, kalau sudah diingatkan tapi masih bocor ya penindakan yang masuk," ujar Wawan disela Penyuluhan Antikorupsi bagi Narapidana Asimilasi di Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung, Rabu 31 Maret 2021.

Berkaca pada kasus suap Bansos COVID-19 Juliari Batubara, menurut Wawan, tergantung pada niat awal kepala daerah. Menurutnya, sistem pengawasan anggaran maupun bantuan yang saat ini sudah canggih masih bisa dikelabui.

"Itukan terkait dengan integritas, sistem sebagus apapun juga memang niatnya (korupsi), sudah integritasnya turun kesempatan ada ya dicari, sistem apapun juga pasti seperti itu," katanya.

"Sudah diingatkan kepala daerah tahun lalu sejak pandemi bukan berarti kita tidak melakukan sosialisasi, pertemuan dengan kepala daerah kita ingatkan.

Saya kasih sosialisasi belum tentu satu atau dua minggu berubah tapi harus terus menerus. Kita kaya da'i, ngomong terus," tambahnya.

Seperti diketahui, modus Juliari Batubara yaitu diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos dalam rangka penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode.

Menteri Sosial Juliari (JPB), menunjuk MJS dan AW sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan penunjukan langsung para rekanan.

Dari sini, diduga disepakati dan ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW Rp10.000 per paket sembako. Dari nilai Rp300.000 per paket bansos.

Selanjutnya, NJS dan AW pada Mei –November 2020 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan beberapa pemasok sebagai rekanan di antaranya AIM, HS, dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI diduga diketahui oleh Juliari dan dilakukan oleh AW.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima JPB sebesar Rp12 miliar, yang pembagiannya secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Pemberian uang kemudian dikelola oleh orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar kebutuhan pribadinya. Kemudian, pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako berhasil mengumpulkan uang fee dari Oktober – Desember 2020 sebanyak Rp8,8 miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan JPB.

Uang diduga diberikan oleh Ardian IM (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) kepada Adi Wahyono (AW), Matheus Joko Santoso (MJS), dan termasuk Juliari Batubara (JPB). Pemberian uangnya melalui MJS dan penyerahan dilakukan 5 Desember jam 02.00 di Jakarta.

Uang tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih Rp14,5 miliar.

Editor: Ramdan

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Wagub Jabar Dijadwalkan Membuka Rakerda SMSI Jawa Barat
Preman Pensiun Berikan Spirit Anak Binaan LPKA Bandung Kolaborasi Dengan MG Management
Oded Ajak Wartawan Kolaborasi Dorong Pembangunan Kota Bandung
70 Petugas Lapas Perempuan Bandung Telah Disuntik Vaksin Covid - 19, Dosis Pertama
Dalam Rangka Harbakpas, Kanwil Jabar Baksos Di Panti Asuhan Nurul Ihsan