Pengurus Kadin Indonesia: Tak Ada Hak Lagi Tatan Mempergunakan Simbol Kadin

  • Suyono
  • Selasa, 10 November 2020 | 15:41 WIB
foto

Bandung, Zonabandung.com -- Pengurus Pusat Kadin Indonesia Ali Said dihadirkan sebagai saksi dalam sidang pidana dengan terdakwa mantan wakil ketua umum Kadin Jabar Doni Mulyana, yang dilaporkan oleh Tatan P Sudjana atas tuduhan melanggar UU ITE.

Pada sidang lanjutan ini, tiga orang saksi dihadirkan yakni; Ali Said, Ketua Umum terpilih Muprovlup Kadin Jabar Cucu Sutara; dan Padruddin pengurus Kadin Jabar.

Ali Said yang dihadirkan sebagai saksi oleh terdawa Doni Mulyana, dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa perseteruan antara Tatan dan Doni diawali atas dipecatnya Doni dari jabatan sebagai wakil ketua umum Kadin Jabar oleh Tatan.

Kemudian Kadin Indonesia telah nediasi langsung kepada mereka yang berseteru, antara Tatan dan Doni Mulyana di kantor Kadin Indonesia pada 27 Juni 2019.

"Kadin Indonesia mengundang saudara Tatan, Cucu, Dony dan Yahya untuk diklarifikasi tentang perseteruan dan perselisihan yang terjadi di tubuh Kadin Jabar. Sedangkan dari Kadin Indonesia yang hadir Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Bid. Okp, Wakil Ketua Umum Bid. Indonesia Tengah, dan Komite Tetap Bid. Hukum dan Komite Tetap Bid. Keorganisasian," terang Ali Said.

Lebih lanjut dikatakan Ali, dalam pertemuan tersebut Kadin Indonesia antara lain meminta saudara Dony meminta maaf atas apa yang telah dilakukan nya kepada saudara Tatan dan Doni.

"Sudah meminta maaf saat mediasi tersebut. Namun Tatan menolaknya, Begitu juga untuk saudara Tatan diminta untuk menyabut laporan yang di Polda tentang perseteruan Tatan dan Dony, namun dengan tegas saudara tatan dalam pertemuan itu menolak, saran dan mediasi dari Kadin Indonesia. Dengan alasan masalahnya merupakan masalah pribadi," tutur Ali.

Selain itu usai sidang, Ali Said kepada Wartawan menyebutkan, sebelum terjadi kasus pidana terhadap Doni, diawali adanya pemecatan terhadap Doni Mulyana sebagai wakil ketua umum Kadin Jabar, yang dilakukan oleh sudara Tatan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin.

Kemudian Kadin pusat melakukan upaya mediasi dengan memberikan surat secara resmi kepada saudara Tatan dengan nomor surat : 532/DP/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal: Penyelesaian Permasalahan Kadin Jawa barat secara damai ada lima point yang diintruksikan oleh Kadin Indonesia kepada saudara Tatan sebagai Ketua Umu Kadin Jabar, dalam surat itu diantaranya: Menyelesaikan permasalahan dengan saudara Dony secara damai dan musyawarah kekeluargaan dengan mempertimbangkan kembali penyelesaian secara hukum yang sudah ditempuh oleh saudara Tatan.

Pemberhentian saudara Yahya Sutarjo agar dipertimbangkan kembali untuk dicabut dan dipulihkan kembali sebagai pengurus Kadin Jabar.

Surat Sanksi dan peringatan yang kepada saudara Cucu untuk tidak dilanjutkan ini karena hanya perbedaan pendapat dan pandangan.

Berdasar pada surat Kadin Indonesia No. 402/DP/IV/2020 Kadin Kab/Kota meminta kepada saudara Tatan untuk mempertimbangkan dan tidak melanjutkan caretaker dan surat-surat peringatan yang telah dikeluarkan kepada Kadin-Kadin Kab/Kota.

Perselisihan pendapat dengan Kadin-Kadin Kab/Kota agar diselesaikan secara damai. Dalam hal ini Kadin Indonesia telah memberikan kesempatan enam puluh hari kepada saudara Tatan, untuk menyelesaikan permasalahan baik secara personal maupun secara organisasi.

Namun kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga gejolak dan permohonan Muprovlub semakin memanas.

Dalam pelaksanaan muprovlub kami sebagai peminjau jlka dalarn proses ini telah memenuhi ketentuan maka kami Kadin lndonesia menyetujui dan mengesahkan, dan setelah kami kaji, lihat semua unsur telah terpenuhi maka kami wajib menjalankan keputusan presiden No. 17 Tahun 2010. Dari hasil muprovlup terpilihlah Cucu Sutara sebagai Ketua Umum Kadin Jabar dan memberhentikan Tatan P Sudjana.

"Maka terhitung sejak diberhentikan dari posisi sebagai Ketua Umum Kadin Jabar, Tatan juga dipecat sebagai keanggotannya. Jadi Tatan tidak punya hak lagi untuk mempergunkan simbol-simbol Kadin, apalagi menduduki kantor Kadin," tegas Ali Said.

Editor: Shelly Sillviana

Bagikan melalui
Berita Lainnya
Syafar Pudji Rochmadi Jabat Kadiv PAS Kanwil Kemenkumham Jabar
Tanam Ribuan Pohon, Pemkot Bandung Hijaukan Blok Garung
Besok, Pemkot Bandung Pastikan Siap Laksanakan Vaksin Covid-19
Andik LPKA Bandung Dapat Remisi Natal 1 Bulan
Kirim Paket Ke Luar Negeri lewat Pos Indonesia Wajib Isi Custom Declaration System